Apa Itu Sistem Pembayaran (SP)?
Apa itu SP? SP adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lantas, apa saja komponen dari SP? Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (settlement). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan switching bahkan hingga bank sentral .
Evolusi Alat Pembayaran
Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).
Alat Pembayaran Tunai
Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.
Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.
Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS).
Selasa, 17 Mei 2011
data utang luar negeri indonesia saat ini
Daftar Negara/Lembaga Kreditor Utang Luar Negeri terbesar Indonesia
1. Jepang
45,5% atau 29.8 miliar USD* atau Rp 358 triliun
2. ADB (Asian Development Bank)
16,4% atau 10.8 miliar USD atau Rp 129 triliun
3. World Bank (Bank Dunia)
13.6% atau 8.9 miliar USD atau Rp 107 triliun
4. Jerman
4.7% atau 3.1 miliar USD atau Rp 37 triliun
5. Amerika Serikat
3.7% atau 2.3 miliar USD atau Rp 28 triliun
6. Inggris
1.7% atau 1.1 miliar USD atau Rp 13 triliun
7. Negara/lembaga lain
14.6% atau 9.6 miliar USD atau Rp 115 triliun
Data Utang Luar Negeri Indonesia (2001-2009** )
• 2001 : 58,791 miliar USD
Tambahan Utang (5,51 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4,24 miliar USD)
• 2002 : 63,763 miliar USD
Tambahan Utang (5,65 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4,57 miliar USD)
• 2003 : 68,914 miliar USD
Tambahan Utang (5,22 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4.96 miliar USD)
• 2004 : 68,575 miliar USD
Tambahan Utang (2,60 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,22 miliar USD)
• 2005 : 63,094 miliar USD
Tambahan Utang (5,54 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,63 miliar USD)
• 2006 : 62,02 miliar USD
Tambahan Utang (3,66 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,79 miliar USD)
• 2007 : 62,25 miliar USD
Tambahan Utang (4.01 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (6,32 miliar USD)
• 2008 : 65,446 miliar USD
Tambahan Utang (3,89 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,87 miliar USD)
• 2009*: 65,7 miliar USD
Tambahan Utang (????), cicilan utang + bunga (>5 miliar USD)
Berdasarkan kebijakan dan diplomasi Pemerintah RI saat ini, pada tahun 2009 jumlah utang luar negari Indonesia akan meningkat. Indonesia akan menambah utang dari ADB, Amerika Serikat, Australia (standby loan), dan lembaga/negara lain.
Disisi lain, banyak utang luar negeri Indonesia yang merupakan peninggalan utang era Soeharto yang tidak pantas dibayar oleh rakyat Indonesia, mengingat 30% dana utang luar negeri masuk ke kantong-kantong kroni Soeharto. Harusnya pada tahun 2006, Indonesia mengambil kebijakan pembebasan utang yang diberikan beberapa negara kreditor. Pemerintah pada saat itu tetap ngotot ingin melunasi semua utang kroni/korupsi Soeharto, disisi lain dana kesehatan dan kejahteraan bagi rakyat miskin sangatlah minim dibanding cicilan utang.
Bayangkan setiap tahun pemerintah menggangarkan puluhan triliun untuk membayar bunga dan utang. Dan sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Namun ironisnya, meskipun pemerintah tahu konsekuensi bahwa setiap penambahan utang, berarti tiap tahun rakyat harus membayar bunga utang tersebut yang jumlahnya sangatlah besar.
1. Jepang
45,5% atau 29.8 miliar USD* atau Rp 358 triliun
2. ADB (Asian Development Bank)
16,4% atau 10.8 miliar USD atau Rp 129 triliun
3. World Bank (Bank Dunia)
13.6% atau 8.9 miliar USD atau Rp 107 triliun
4. Jerman
4.7% atau 3.1 miliar USD atau Rp 37 triliun
5. Amerika Serikat
3.7% atau 2.3 miliar USD atau Rp 28 triliun
6. Inggris
1.7% atau 1.1 miliar USD atau Rp 13 triliun
7. Negara/lembaga lain
14.6% atau 9.6 miliar USD atau Rp 115 triliun
Data Utang Luar Negeri Indonesia (2001-2009** )
• 2001 : 58,791 miliar USD
Tambahan Utang (5,51 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4,24 miliar USD)
• 2002 : 63,763 miliar USD
Tambahan Utang (5,65 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4,57 miliar USD)
• 2003 : 68,914 miliar USD
Tambahan Utang (5,22 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4.96 miliar USD)
• 2004 : 68,575 miliar USD
Tambahan Utang (2,60 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,22 miliar USD)
• 2005 : 63,094 miliar USD
Tambahan Utang (5,54 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,63 miliar USD)
• 2006 : 62,02 miliar USD
Tambahan Utang (3,66 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,79 miliar USD)
• 2007 : 62,25 miliar USD
Tambahan Utang (4.01 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (6,32 miliar USD)
• 2008 : 65,446 miliar USD
Tambahan Utang (3,89 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,87 miliar USD)
• 2009*: 65,7 miliar USD
Tambahan Utang (????), cicilan utang + bunga (>5 miliar USD)
Berdasarkan kebijakan dan diplomasi Pemerintah RI saat ini, pada tahun 2009 jumlah utang luar negari Indonesia akan meningkat. Indonesia akan menambah utang dari ADB, Amerika Serikat, Australia (standby loan), dan lembaga/negara lain.
Disisi lain, banyak utang luar negeri Indonesia yang merupakan peninggalan utang era Soeharto yang tidak pantas dibayar oleh rakyat Indonesia, mengingat 30% dana utang luar negeri masuk ke kantong-kantong kroni Soeharto. Harusnya pada tahun 2006, Indonesia mengambil kebijakan pembebasan utang yang diberikan beberapa negara kreditor. Pemerintah pada saat itu tetap ngotot ingin melunasi semua utang kroni/korupsi Soeharto, disisi lain dana kesehatan dan kejahteraan bagi rakyat miskin sangatlah minim dibanding cicilan utang.
Bayangkan setiap tahun pemerintah menggangarkan puluhan triliun untuk membayar bunga dan utang. Dan sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Namun ironisnya, meskipun pemerintah tahu konsekuensi bahwa setiap penambahan utang, berarti tiap tahun rakyat harus membayar bunga utang tersebut yang jumlahnya sangatlah besar.
kebijakan-kebijakan ekspor yang dilakukan pemerintah
Umumnya negara sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Secara teoretis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. semua orang dapat berjualan di negaranya sendiri maupun di Negara orang lain. Ada kebijakan promosi ekspor, selain menghasilkan devisa, kebijakan promosi ekspor dapat melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi dornotik. Umumnya, negara sedang berkembang mengekspor hasil-hasil sektor primer (pertanian dan pertambangan) atau hasil-hasil industri yang telah ditinggalkan negara-negara yang lebih dahulu maju. Thailand misalnya, sangat terkenal sebagai negara yang mampu menghasilkan devisa dari ekspor hasil pertanian. Sementara Indonesia, memperoleh devisa yang besar dari ekspor tekstil. Saat ini mereka tidalk lagi menambah perhatian pada sektor-sektor tersebut, melainkan berkonsentrasi pada industri yang padat ilmu pengetahuan, misalnya komputer dan peralatan komunikasi canggih atau peralatan militer modern. Hal ini dikarenakan nilai rambah dari penjualan produk-produk tersebut lebih tinggi dari yang dihasilkan industri mobil atau tekstil.
data statistik PDB tahun-tahun mutahir sektor industri
PERSENTASE PERAN SUB-SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDB NASIONAL
(BERDASARKAN HARGA KONSTAN 1993 UNTUK DATA 1993 - 1999),
(BERDASARKAN HARGA KONSTAN 2000 UNTUK DATA 2000 - 2008)
TAHUN 2008
No. Sub-Sektor Industri Pengolahan Nilai
(Milyar Rp.) Peran Thd
PDB Nasional
A. INDUSTRI MIGAS 47.664,0 2,29%
1. Pengilangan Minyak Bumi 20.973,0 1,01%
2. Gas Alam Cair 26.691,0 1,28%
B. INDUSTRI TANPA MIGAS 510.102,0 24,50%
1. Makanan, Minuman dan Tembakau 139.922,0 6,72%
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 50.994,0 2,45%
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 20.336,0 0,98%
4. Kertas dan Barang Cetakan 25.477,0 1,22%
5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 68.390,0 3,28%
6. Semen dan Barang Galian Bukan Logam 15.991,0 0,77%
7. Logam Dasar, Besi dan Baja 8.045,0 0,39%
8. Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya 177.178,0 8,51%
9. Barang Lainnya 3.770,0 0,18%
Menurut Okun, ada kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan PDB (Mankiw, 2007). Hubungan antara PDB dengan pengangguran berifat negatif. Pernyataan tersebut dapat diartikan PDB dengan kesempatan kerja memiliki hubungan positif atau dengan kata lain apabila terjadi kenaikan PDB, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja. Sebaliknya jika PDB mengalami penurunan, maka jumlah tenaga kerja juga ikut mengalami penurunan. Dalam penelitian ini, komponen PDB yang dipakai adalah PDB sektor industri pengolahan sedang dan besar.GDP atau PDB adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu. Output dari masing-masing barang dan jasa dinilai berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai dari GDP (Dornbusch dan Fischer, 1997).
Dalam penelitian ini, data PDB yang digunakan adalah PDB atas harga konstan pada sektor industri pengolahan karena penelitian ini menganalisis mengenai penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan.
Tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan output selama siklus bisnis. Pergerakan ini diidentifikasi pertama kali oleh Arthur Okun, dan sekarang dikenal dengan nama Hukum Okun. Salah satu konsekuensi Hukum Okun adalah PDB riil harus tumbuh secepat PDB potensial untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat. PDB harus tetap melaju untuk menjaga tingkat pengangguran stabil. Jika pengangguran ingin diturunkan, PDB sebenarnya harus tumbuh lebih cepat dari PDB potensial (Mankiw, 2007). Dengan kata lain, dengan meningkatnya PDB maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
(BERDASARKAN HARGA KONSTAN 1993 UNTUK DATA 1993 - 1999),
(BERDASARKAN HARGA KONSTAN 2000 UNTUK DATA 2000 - 2008)
TAHUN 2008
No. Sub-Sektor Industri Pengolahan Nilai
(Milyar Rp.) Peran Thd
PDB Nasional
A. INDUSTRI MIGAS 47.664,0 2,29%
1. Pengilangan Minyak Bumi 20.973,0 1,01%
2. Gas Alam Cair 26.691,0 1,28%
B. INDUSTRI TANPA MIGAS 510.102,0 24,50%
1. Makanan, Minuman dan Tembakau 139.922,0 6,72%
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 50.994,0 2,45%
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 20.336,0 0,98%
4. Kertas dan Barang Cetakan 25.477,0 1,22%
5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 68.390,0 3,28%
6. Semen dan Barang Galian Bukan Logam 15.991,0 0,77%
7. Logam Dasar, Besi dan Baja 8.045,0 0,39%
8. Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya 177.178,0 8,51%
9. Barang Lainnya 3.770,0 0,18%
Menurut Okun, ada kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan PDB (Mankiw, 2007). Hubungan antara PDB dengan pengangguran berifat negatif. Pernyataan tersebut dapat diartikan PDB dengan kesempatan kerja memiliki hubungan positif atau dengan kata lain apabila terjadi kenaikan PDB, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja. Sebaliknya jika PDB mengalami penurunan, maka jumlah tenaga kerja juga ikut mengalami penurunan. Dalam penelitian ini, komponen PDB yang dipakai adalah PDB sektor industri pengolahan sedang dan besar.GDP atau PDB adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu. Output dari masing-masing barang dan jasa dinilai berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai dari GDP (Dornbusch dan Fischer, 1997).
Dalam penelitian ini, data PDB yang digunakan adalah PDB atas harga konstan pada sektor industri pengolahan karena penelitian ini menganalisis mengenai penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan.
Tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan output selama siklus bisnis. Pergerakan ini diidentifikasi pertama kali oleh Arthur Okun, dan sekarang dikenal dengan nama Hukum Okun. Salah satu konsekuensi Hukum Okun adalah PDB riil harus tumbuh secepat PDB potensial untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat. PDB harus tetap melaju untuk menjaga tingkat pengangguran stabil. Jika pengangguran ingin diturunkan, PDB sebenarnya harus tumbuh lebih cepat dari PDB potensial (Mankiw, 2007). Dengan kata lain, dengan meningkatnya PDB maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
data statistik PDB tahun-tahun mutahir sektor pertanian
Program ini bertujuan untuk mengembangkan statistik sektor pertanian, yang diklasifikasi berdasarkan subsistem hulu, subsistem onfarm, subsistem hilir, dan subsistem penunjang, yang meliputi sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan statistik penunjang sektor pertanian seperti PDB, ekspor impor, investasi, ketenagakerjaan, dan nilai tukar petani.
Dalam era otonomi daerah, yang telah berjalan sejak tahun 2000, masih dijumpai adanya stagnasi alur data dari daerah ke pusat. Pusdatin sebagai pusat penyedia data dan informasi data pertanian perlu mengambil inisiatif guna mengintegrasikan data dan informasi pertanian yang tersebar di beberapa unit instansi agar menjadi satu-kesatuan sistem dan saling melengkapi dalam bentuk database terpadu.
Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan akurasi data pertanian, Pusdatin melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPS dan instansi terkait dalam pengumpulan dan penyajian data statistik pertanian. Disamping itu, dilakukan pula penyempurnaan dan pengembangan metodologi pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data. Berdasarkan naskah kesepakatan kerjasama antara Departemen Pertanian dan BPS, telah disepakati adanya satu kesatuan sistem pengelolaan data sektor pertanian dan memiliki metode serta tata cara pengumpulan data yang baku dan menjadi acuan bersama dalam penyelenggaraan statistik pertanian masing-masing unit instansi.
Sensus Pertanian yang dilakukan setiap sekali 10 tahun, perlu diikuti dengan survey perusahaan sektor pertanian, survey harga sektor pertanian, nilai tukar petani, struktur ongkos, Susenas, ekspor-impor sektor pertanian, PDB dan PDRB sektor pertanian tiap tahunnya.
Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, obyektif, konsisten dan lengkap serta memberikan pelayanan yang prima kepada para pengguna baik pimpinan lingkup Departemen Pertanian, dunia usaha maupun masyarakat luas tentang statistik pertanian, maka disusun beberapa kegiatan pokok pengembangan statistik pertanian yaitu:
1) Pengembangan metodologi pengumpulan data;
2) Pengumpulan data dan penyediaan basisdata;
3) Melakukan analisis data;
4) Penyebarluasan data dan informasi pertanian dalam bentuk publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik.
Secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:
1) Pengembangan Metodologi Pengumpulan Data.
Ketidakakuratan data dapat disebabkan oleh kesalahan metoda yang digunakan dalam pengambilan sampel selain kesalahan manusia (human error). Kegiatan pengembangan metodologi pengumpulan data ditujukan untuk memperoleh data yang akurat dan representatif yang menggambarkan situasi sebenarnya dan secara statistik dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data yang baku diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang variabel yang dikumpulkan dan data yang dihasilkan akan dapat diperbandingkan antar daerah dan antar waktu.
Kegiatan Pengembangan metode pengumpulan data masih akan difokuskan untuk memperoleh metode yang aplikabel, yang meliputi:
Metode Pengumpulan Data Tanaman Pangan;
Metode Pengumpulan Data Hortikultura;
Metode Pengumpulan Data Perkebunan;
Metode Pengumpulan Data Peternakan.
Sementara itu metoda untuk pengumpulan data penunjang juga akan dilakukan secara bertahap baik oleh Pusdatin sendiri maupun dengan bekerjasama dengan institusi lainnya seperti BPS. Metoda pengumpulan data penunjang yang akan dikembangkan seperti :
Metoda Pengumpulan data tenaga kerja pertanian;
Metoda Pengumpulan data pendapatan petani;
Metoda pengumpulan data konsumsi komoditas pertanian;
Metoda pengumpulan data harga komoditas pertanian;
Metoda pengumpulan data distribusi dan kebutuhan komoditas pertanian;
Metoda Pengumpulan data Lahan;
Metoda Pengumpulan data sarana pertanian.
2) Pengumpulan Data dan Penyediaan Basisdata
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pengelolaan agribisnis melalui penyediaan data yang lengkap dalam bentuk basisdata yang mudah untuk diakses secara terbuka oleh pengguna.
Kegiatan Pengumpulan data dan penyediaan basisdata ditujukan untuk dapat melengkapi seluruh data pertanian dan penunjang sektor pertanian yaitu :
Data statistik agribisnis hulu;
Data statistik usaha tani;
Data statistik agribisnis hilir;
Data Statistik penunjang dan jasa.
3) Melakukan Analisis Data
Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung para pengambil kebijakan atau para perencana dalam menyusun perencanaan dibidang pertanian. Dukungan data dan informasi pertanian yang lengkap yang disertai hasil analisis dan proyeksi ke depan sangat diperlukan, agar kebijakan yang diambil tepat dan terarah. Jenis analisis yang akan dilakukan seperti :
Analisis harga komoditas pertanian;
Analisis Ekspor-Impor Komoditas pertanian;
Analisis Situasi dan prospek komoditas pertanian;
Analisis Investasi sektor pertanian;
Analisis Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian;
Analisis Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian;
Analisa Pendapatan Petani.
4) Penyebarluasan Publikasi Statistik
Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna data, maka disamping tersedia data dalam basisdata, juga akan diterbitkan publikasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan pertanian seperti pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pengusaha/swasta dan petani sebagai pelaku dan dunia pendidikan dan peneliti.
Publikasi dimaksudkan untuk menyebarluaskan data dan informasi dan memberikan kemudahan pada pengguna untuk memperoleh informasi. Publikasi yang akan diterbitkan akan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan media yang digunakan, yaitu :
Media Cetak yaitu publikasi yang berupa buku, leaflet dan brosur yang berupa barang cetakan. Publikasi cetakan yang akan diterbitkan secata rutin yaitu :
• Buku Statistik Pertanian baik yang berupa buku saku dalam versi Inggris dan juga buku statistik versi bahasa Indonesia.
• Buletin yang berisikan ulasan terhadap suatu data seperti misalnya buletin PDB, Buletin NTP, Buletin harga komoditas pertanian dll
• News Letter, yaitu publikasi yang menyajikan berita tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian.
• Buku Pedoman Pengumpulan Data dibidang statistik dan bidang sistem informasi yang merupakan buku acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data mulai dari tingkat lapangan sampai data tersebut diolah oleh pusat, dan juga pedoman untuk pengoperasian sistem informasi.
Media Elektronik, yaitu informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti CD dan akses database melalui internet
Dalam era otonomi daerah, yang telah berjalan sejak tahun 2000, masih dijumpai adanya stagnasi alur data dari daerah ke pusat. Pusdatin sebagai pusat penyedia data dan informasi data pertanian perlu mengambil inisiatif guna mengintegrasikan data dan informasi pertanian yang tersebar di beberapa unit instansi agar menjadi satu-kesatuan sistem dan saling melengkapi dalam bentuk database terpadu.
Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan akurasi data pertanian, Pusdatin melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPS dan instansi terkait dalam pengumpulan dan penyajian data statistik pertanian. Disamping itu, dilakukan pula penyempurnaan dan pengembangan metodologi pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data. Berdasarkan naskah kesepakatan kerjasama antara Departemen Pertanian dan BPS, telah disepakati adanya satu kesatuan sistem pengelolaan data sektor pertanian dan memiliki metode serta tata cara pengumpulan data yang baku dan menjadi acuan bersama dalam penyelenggaraan statistik pertanian masing-masing unit instansi.
Sensus Pertanian yang dilakukan setiap sekali 10 tahun, perlu diikuti dengan survey perusahaan sektor pertanian, survey harga sektor pertanian, nilai tukar petani, struktur ongkos, Susenas, ekspor-impor sektor pertanian, PDB dan PDRB sektor pertanian tiap tahunnya.
Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, obyektif, konsisten dan lengkap serta memberikan pelayanan yang prima kepada para pengguna baik pimpinan lingkup Departemen Pertanian, dunia usaha maupun masyarakat luas tentang statistik pertanian, maka disusun beberapa kegiatan pokok pengembangan statistik pertanian yaitu:
1) Pengembangan metodologi pengumpulan data;
2) Pengumpulan data dan penyediaan basisdata;
3) Melakukan analisis data;
4) Penyebarluasan data dan informasi pertanian dalam bentuk publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik.
Secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:
1) Pengembangan Metodologi Pengumpulan Data.
Ketidakakuratan data dapat disebabkan oleh kesalahan metoda yang digunakan dalam pengambilan sampel selain kesalahan manusia (human error). Kegiatan pengembangan metodologi pengumpulan data ditujukan untuk memperoleh data yang akurat dan representatif yang menggambarkan situasi sebenarnya dan secara statistik dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data yang baku diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang variabel yang dikumpulkan dan data yang dihasilkan akan dapat diperbandingkan antar daerah dan antar waktu.
Kegiatan Pengembangan metode pengumpulan data masih akan difokuskan untuk memperoleh metode yang aplikabel, yang meliputi:
Metode Pengumpulan Data Tanaman Pangan;
Metode Pengumpulan Data Hortikultura;
Metode Pengumpulan Data Perkebunan;
Metode Pengumpulan Data Peternakan.
Sementara itu metoda untuk pengumpulan data penunjang juga akan dilakukan secara bertahap baik oleh Pusdatin sendiri maupun dengan bekerjasama dengan institusi lainnya seperti BPS. Metoda pengumpulan data penunjang yang akan dikembangkan seperti :
Metoda Pengumpulan data tenaga kerja pertanian;
Metoda Pengumpulan data pendapatan petani;
Metoda pengumpulan data konsumsi komoditas pertanian;
Metoda pengumpulan data harga komoditas pertanian;
Metoda pengumpulan data distribusi dan kebutuhan komoditas pertanian;
Metoda Pengumpulan data Lahan;
Metoda Pengumpulan data sarana pertanian.
2) Pengumpulan Data dan Penyediaan Basisdata
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pengelolaan agribisnis melalui penyediaan data yang lengkap dalam bentuk basisdata yang mudah untuk diakses secara terbuka oleh pengguna.
Kegiatan Pengumpulan data dan penyediaan basisdata ditujukan untuk dapat melengkapi seluruh data pertanian dan penunjang sektor pertanian yaitu :
Data statistik agribisnis hulu;
Data statistik usaha tani;
Data statistik agribisnis hilir;
Data Statistik penunjang dan jasa.
3) Melakukan Analisis Data
Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung para pengambil kebijakan atau para perencana dalam menyusun perencanaan dibidang pertanian. Dukungan data dan informasi pertanian yang lengkap yang disertai hasil analisis dan proyeksi ke depan sangat diperlukan, agar kebijakan yang diambil tepat dan terarah. Jenis analisis yang akan dilakukan seperti :
Analisis harga komoditas pertanian;
Analisis Ekspor-Impor Komoditas pertanian;
Analisis Situasi dan prospek komoditas pertanian;
Analisis Investasi sektor pertanian;
Analisis Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian;
Analisis Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian;
Analisa Pendapatan Petani.
4) Penyebarluasan Publikasi Statistik
Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna data, maka disamping tersedia data dalam basisdata, juga akan diterbitkan publikasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan pertanian seperti pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pengusaha/swasta dan petani sebagai pelaku dan dunia pendidikan dan peneliti.
Publikasi dimaksudkan untuk menyebarluaskan data dan informasi dan memberikan kemudahan pada pengguna untuk memperoleh informasi. Publikasi yang akan diterbitkan akan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan media yang digunakan, yaitu :
Media Cetak yaitu publikasi yang berupa buku, leaflet dan brosur yang berupa barang cetakan. Publikasi cetakan yang akan diterbitkan secata rutin yaitu :
• Buku Statistik Pertanian baik yang berupa buku saku dalam versi Inggris dan juga buku statistik versi bahasa Indonesia.
• Buletin yang berisikan ulasan terhadap suatu data seperti misalnya buletin PDB, Buletin NTP, Buletin harga komoditas pertanian dll
• News Letter, yaitu publikasi yang menyajikan berita tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian.
• Buku Pedoman Pengumpulan Data dibidang statistik dan bidang sistem informasi yang merupakan buku acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data mulai dari tingkat lapangan sampai data tersebut diolah oleh pusat, dan juga pedoman untuk pengoperasian sistem informasi.
Media Elektronik, yaitu informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti CD dan akses database melalui internet
Jumat, 15 April 2011
minggu 5 dan 6
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut:
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
1. Penyebab Kemiskinan. Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim. Yang antara lain adalah:
a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:
a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:
Rusaknya syarat-syarat perdaganganBeban hutangKurangnya bantuan luar negeri, danPerang
b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal
c. Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.
d. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja.
Jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah satu periode (2000-2005). Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta, yaitu dari 34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun 1999. Kembali cerah ketika periode 1999-2002, penduduk miskin menurun 9,57 juta yaitu dari 47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta (18,20%). Keadaan ini terulang ketika periode berikutnya (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan presentasi menurun dari 18,20% menjadi 15,97 %. Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin bertambah dari 35,10 juta (15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (1,78%).
Adapun laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007 angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp 152.847 per-kapita per bulan.
Pendapatan per kapita penduduk Indonesia menembus angka US $ 18,000 atau sekitar Rp. 180.000.000,00 per tahun. Angka tersebut jauh di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang hanya memiliki pendapatan per kapita penduduk US $ 6,220, atau Thailand dengan pendapatan per kapita penduduknya US $ 2,990. Rekor tersebut hampir menyamai Korea yang memiliki income per kapita penduduk US $ 20,000, meskipun masih jauh di bawah Jepang, Australia, dan Amerika yang memiliki pendapatan per kapita penduduk di atas US $ 30,000.
tulah topik terhangat yang dicatat di halaman surat kabar nasional pada tahun 2030. Itu pun hanya prediksi beberapa ahli yang mengabaikan peningkatan pendapatan beberapa negara lain di atas yang memang memiliki pendapatan per kapita seperti apa yang tertulis saat ini. Dengan berat hati kita harus mengakui bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya US $ 1,946 pada tahun 2008, jauh di bawah Jepang US $ 34,189, Amerika US $ 43,444, Australia US $ 50,000, dan Singapura US $ 29,320. Apa masyarakat Indonesia harus menunggu sampai tahun 2030? Dan apa mungkin di tahun 2030 prediksi itu benar-benar akan tercapai? Atau itu hanyalah mimpi indah belaka bagi rakyat Indonesia? Sampai sekarang masalah kemiskinan masih menjadi “hantu” yang menakutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
1. Penyebab Kemiskinan. Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim. Yang antara lain adalah:
a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:
a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:
Rusaknya syarat-syarat perdaganganBeban hutangKurangnya bantuan luar negeri, danPerang
b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal
c. Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.
d. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja.
Jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah satu periode (2000-2005). Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta, yaitu dari 34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun 1999. Kembali cerah ketika periode 1999-2002, penduduk miskin menurun 9,57 juta yaitu dari 47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta (18,20%). Keadaan ini terulang ketika periode berikutnya (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan presentasi menurun dari 18,20% menjadi 15,97 %. Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin bertambah dari 35,10 juta (15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (1,78%).
Adapun laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007 angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp 152.847 per-kapita per bulan.
Pendapatan per kapita penduduk Indonesia menembus angka US $ 18,000 atau sekitar Rp. 180.000.000,00 per tahun. Angka tersebut jauh di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang hanya memiliki pendapatan per kapita penduduk US $ 6,220, atau Thailand dengan pendapatan per kapita penduduknya US $ 2,990. Rekor tersebut hampir menyamai Korea yang memiliki income per kapita penduduk US $ 20,000, meskipun masih jauh di bawah Jepang, Australia, dan Amerika yang memiliki pendapatan per kapita penduduk di atas US $ 30,000.
tulah topik terhangat yang dicatat di halaman surat kabar nasional pada tahun 2030. Itu pun hanya prediksi beberapa ahli yang mengabaikan peningkatan pendapatan beberapa negara lain di atas yang memang memiliki pendapatan per kapita seperti apa yang tertulis saat ini. Dengan berat hati kita harus mengakui bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya US $ 1,946 pada tahun 2008, jauh di bawah Jepang US $ 34,189, Amerika US $ 43,444, Australia US $ 50,000, dan Singapura US $ 29,320. Apa masyarakat Indonesia harus menunggu sampai tahun 2030? Dan apa mungkin di tahun 2030 prediksi itu benar-benar akan tercapai? Atau itu hanyalah mimpi indah belaka bagi rakyat Indonesia? Sampai sekarang masalah kemiskinan masih menjadi “hantu” yang menakutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi pemerintahan berjalan di BPS
Pada akhir tahun tujuh puluhan orang mengenal istilah stagflation (stagnation and inflation), di mana inflasi terjadi berbarengan dengan stagnasi. Dewasa ini Indonesia menghadapi dua kondisi yang terjadi secara simultan yang sifatnya antagonistis, yakni pertumbuhan ekonomi berlangsung serentak dan kemiskinan.
Dari satu segi, kondisi makro ekonomi berada dalam keadaan yang cukup meyakinkan. Tingkat inflasi relatif cukup terkendali pada tingkat satu digit, import-eksport berjalan cukup baik, tingkat bunga lumayan rendah dan cadangan devisa cukup tinggi untuk dapat menjamin import dalam waktu sedang, investasi cukup tinggi (angka-angkanya boleh dilihat sendiri dalam Laporan BPS, Laporan Bank Indonesia dan Nota Keuangan).
Tetapi dari segi mikro, pengangguran dan kemiskinan makin meningkat. Urbanisasi meningkat terutama dari kelompok miskin dan pengemis. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga disemua kota-kota besar seluruh Indonesia. Semua ini menandakan adanya kemiskinan dan sempitnya kesempatan kerja di pedesaan.
Dibandingkan dengan banyak negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak rendah. Bahkan ketika krisis keuangan global yang menimpa hampir semua negara, sebagai akibat dari krisis kredit perumahan (prime morgate loans) di Amerika, yang bermula pada tahun 2006 sampai tahun 2009, ekonomi Indonesia tidak mengalami goncangan yang berarti.
Kemampuan untuk meredam akibat dari keuangan ini dapat terjadi berkat kebijakan makro ekonomi yang hati-hati dan tepat, di samping kondisi keterbukaan yang memangnya tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia.
Kemampuan Indonesia bertahan terhadap krisis keuangan tersebut menimbulkan keyakinan rakyat pada kemampuan pemerintah SBY Periode I, sehingga dapat memenangkan Pemilihan Umum untuk Priode II. Sayangnya keberhasilan dalam bidang ekonomi pada tataran makro ini tidak mampu menekan tingkat kemiskinan yang sejak lama sudah berlangsung.
Selama masa yang panjang, sejak beberapa dekade yang lalu, di Indonesia berlangsung proses pemiskinan desa secara berkelanjutan. Dalam Era Orde Baru dikenal kebijaksanaan peningkatan ekspor non-migas. Sub-sektor industri non migas ini menjadi prioritas utama. Berbagai fasilitas diberikan kepadanya, termasuk hak untuk membayar upah buruh rendah.
Upah buruh murah ini memang telah menjadi trade mark Indonesia dalam promosi penarikan modal asing. Asumsi yang dipakai, bahwa dengan upah buruh yang murah, maka harga pokok barang-barang yang diproduksi akan murah. Dengan demikian, produk eksport Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi. Padahal, meskipun harga pokok mempunyai korelasi dengan daya saing, karena barang dapat dijual dengan harga murah, tetapi daya saing suatu barang tidak sekadar ditentukan oleh harga (pokok), tetapi juga oleh kualitas barang, teknik marketing , politik/ diplomasi dan lain-lain.
Agar buruh (termasuk PNS) dapat hidup, maka harga bahan makanan harus dapat dipertahankan rendah. Inilah yang menjadi tugas pokok Bulog sejak waktu itu. Jika harga bahan makanan dalam negeri naik, Bulog segera harus mengimpor dari luar negeri. Rendahnya harga bahan makanan yang note bene hasil produksi petani, mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan petani di daerah pedesaan secara berkelanjutan.
Perbedaan dua kondisi yang yang berlangsung secara terus menerus tersebut selama masa yang panjang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Hal yang perlu diindahkan adalah, jika ketimpangan pendapatan antar penduduk sudah sangat lebar, akan terdapat kecenderungan mengaburnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari pembangunan. Artinya, setiap kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, sulit dirasakan, pada saat yang sama boleh jadi sedang berlangsung proses pemiskinan.
Dari satu segi, kondisi makro ekonomi berada dalam keadaan yang cukup meyakinkan. Tingkat inflasi relatif cukup terkendali pada tingkat satu digit, import-eksport berjalan cukup baik, tingkat bunga lumayan rendah dan cadangan devisa cukup tinggi untuk dapat menjamin import dalam waktu sedang, investasi cukup tinggi (angka-angkanya boleh dilihat sendiri dalam Laporan BPS, Laporan Bank Indonesia dan Nota Keuangan).
Tetapi dari segi mikro, pengangguran dan kemiskinan makin meningkat. Urbanisasi meningkat terutama dari kelompok miskin dan pengemis. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga disemua kota-kota besar seluruh Indonesia. Semua ini menandakan adanya kemiskinan dan sempitnya kesempatan kerja di pedesaan.
Dibandingkan dengan banyak negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak rendah. Bahkan ketika krisis keuangan global yang menimpa hampir semua negara, sebagai akibat dari krisis kredit perumahan (prime morgate loans) di Amerika, yang bermula pada tahun 2006 sampai tahun 2009, ekonomi Indonesia tidak mengalami goncangan yang berarti.
Kemampuan untuk meredam akibat dari keuangan ini dapat terjadi berkat kebijakan makro ekonomi yang hati-hati dan tepat, di samping kondisi keterbukaan yang memangnya tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia.
Kemampuan Indonesia bertahan terhadap krisis keuangan tersebut menimbulkan keyakinan rakyat pada kemampuan pemerintah SBY Periode I, sehingga dapat memenangkan Pemilihan Umum untuk Priode II. Sayangnya keberhasilan dalam bidang ekonomi pada tataran makro ini tidak mampu menekan tingkat kemiskinan yang sejak lama sudah berlangsung.
Selama masa yang panjang, sejak beberapa dekade yang lalu, di Indonesia berlangsung proses pemiskinan desa secara berkelanjutan. Dalam Era Orde Baru dikenal kebijaksanaan peningkatan ekspor non-migas. Sub-sektor industri non migas ini menjadi prioritas utama. Berbagai fasilitas diberikan kepadanya, termasuk hak untuk membayar upah buruh rendah.
Upah buruh murah ini memang telah menjadi trade mark Indonesia dalam promosi penarikan modal asing. Asumsi yang dipakai, bahwa dengan upah buruh yang murah, maka harga pokok barang-barang yang diproduksi akan murah. Dengan demikian, produk eksport Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi. Padahal, meskipun harga pokok mempunyai korelasi dengan daya saing, karena barang dapat dijual dengan harga murah, tetapi daya saing suatu barang tidak sekadar ditentukan oleh harga (pokok), tetapi juga oleh kualitas barang, teknik marketing , politik/ diplomasi dan lain-lain.
Agar buruh (termasuk PNS) dapat hidup, maka harga bahan makanan harus dapat dipertahankan rendah. Inilah yang menjadi tugas pokok Bulog sejak waktu itu. Jika harga bahan makanan dalam negeri naik, Bulog segera harus mengimpor dari luar negeri. Rendahnya harga bahan makanan yang note bene hasil produksi petani, mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan petani di daerah pedesaan secara berkelanjutan.
Perbedaan dua kondisi yang yang berlangsung secara terus menerus tersebut selama masa yang panjang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Hal yang perlu diindahkan adalah, jika ketimpangan pendapatan antar penduduk sudah sangat lebar, akan terdapat kecenderungan mengaburnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari pembangunan. Artinya, setiap kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, sulit dirasakan, pada saat yang sama boleh jadi sedang berlangsung proses pemiskinan.
pemerintahan indonesia bersatu
Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. Pasal ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan perekomian, pada dasarnya, harus dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan. Tidak dibenarkan adanya bentuk penipuan, penindasan, dan bentuk kejahatan lainnya. Pasal ini juga seringkali dijadikan dasar untuk kegiatan koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan setiap anggotanya. Pada pasal 2, dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai sepenuhnya oleh negara. Hal ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa negara berkewajiban membentuk suatu sistem perkonomian yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat. Indonesia dikenal memiliki berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, darat, laut, dan udara. Pada pasal 3, dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada pasal selanjutnya juga dijelaskan prinsip-prinsip dasar perekonomian yang berkeadilan. Pada pasal 4, dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari pasal ini, jelas terlihat bahwa bangsa Indonesia menginginkan kegiatan perekonomian yang berkelanjutan tanpa harus merusak tatanan alam yang sudah terbentuk seperti yang sering didengungkan akhir-akhir ini.
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Rabu, 02 Maret 2011
pemerintahan indonesia bersatu
PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untuk periode kedua, 2009 - 2014, pada 20 Oktober 2009.Yang sebelumnya sudah pernah menjadi presiden pada periode 2004-2009.Dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden lagi yang Wakil Presidennya Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBY mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai `Kabinet Indonesia Bersatu II`. Sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.
Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu II selengkapnya:
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
www.presidensby.info
Prof. Dr. Budiono, M.Ec
Wakil Presiden Republik Indonesia
www.setwapres.go.id
Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Menteri Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan
www.polkam.go.id
Ir. Hatta Rajasa
Menteri Koordinator
Perekonomian
www.ekon.go.id
Dr. H.R. Agung Laksono
Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat
www.menkokesra.go.id
Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi
Menteri Sekretaris Negara
www.setneg.ri.go.id
Gamawan Fauzi SH,MS
Menteri Dalam Negeri
www.depdagri.go.id
Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
Menteri Luar Negeri
www.deplu.go.id
Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi
Menteri Perhubungan
www.dephub.go.id
Prof.Dr.Ir. Muhammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional
www.depdiknas.go.id
Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro
Menteri Pertahanan
www.dephan.go.id
Ir.Mohamad Suleman Hidayat
Menteri Perindustrian
www.dprin.go.id
Dr.H. Salim Segaf Al-Jufrie
Menteri Sosial
www.depsos.go.id
Patrialis Akbar,SH
Menteri Hukum dan HAM
www.depkehham.go.id
Dr. Mari E. Pangestu
Menteri Perdagangan
www.depdag.go.id
Drs. H. Suryadharma Ali
Menteri Agama
www.depag.go.id
Ir. H. Tifatul Sembiring
Menteri Komunikasi dan Informatika
www.depkominfo.go.id
Ir. H. Suswono, MMA
Menteri Pertanian
www.deptan.go.id
Ir. Jero Wacik SE
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
www.budpar.go.id
Hendarman Supandji, SH
Jaksa Agung
www.kejaksaan.go.id
Zulkifli Hasan, SE, MM
Menteri Kehutanan
www.dephut.go.id
Prof.Dr.Ir. H. Gusti Muhammad Hatta
Menteri Negara Lingkungan Hidup
www.menlh.go.id
Agus D.W. Martowardojo
Menteri Keuangan
www.depkeu.go.id
Dr.Darwin Zahedy Saleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
www.esdm.go.id
Linda Amalia Sari, Sip
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
www.menegpp.go.id
Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih
Menteri Kesehatan
www.depkes.go.id
Dr. Ir.Fadel Muhammad
Menteri Kelautan dan Perikanan
www.dkp.go.id
EE Mangindaan, Sip
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
www.menpan.go.id
Ir. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
www.kemenegpdt.go.id
Drs H. A. Muhaimin Iskandar, MSi
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
www.nakertrans.go.id
Suharso Manoarfa,MA
Menteri Negara Perumahan Rakyat
www.kemenpera.go.id
Dr. Syariefuddin Hasan
Menteri Negara Koperasi dan UKM
www.depkop.go.id
Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE
Menteri Pekerjaan Umum
www.pu.go.id
Dr. Andi Alfian Mallarangeng
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Dr. Ir. Musfata Abubakar
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
www.bumn-ri.com
Prof. Dr. Armida Alisjahbana
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
www.bappenas.go.id
Drs.H. Suharna Surapranata, MT
Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT
www.ristek.go.id
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untuk periode kedua, 2009 - 2014, pada 20 Oktober 2009.Yang sebelumnya sudah pernah menjadi presiden pada periode 2004-2009.Dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden lagi yang Wakil Presidennya Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBY mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai `Kabinet Indonesia Bersatu II`. Sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.
Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu II selengkapnya:
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
www.presidensby.info
Prof. Dr. Budiono, M.Ec
Wakil Presiden Republik Indonesia
www.setwapres.go.id
Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Menteri Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan
www.polkam.go.id
Ir. Hatta Rajasa
Menteri Koordinator
Perekonomian
www.ekon.go.id
Dr. H.R. Agung Laksono
Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat
www.menkokesra.go.id
Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi
Menteri Sekretaris Negara
www.setneg.ri.go.id
Gamawan Fauzi SH,MS
Menteri Dalam Negeri
www.depdagri.go.id
Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
Menteri Luar Negeri
www.deplu.go.id
Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi
Menteri Perhubungan
www.dephub.go.id
Prof.Dr.Ir. Muhammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional
www.depdiknas.go.id
Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro
Menteri Pertahanan
www.dephan.go.id
Ir.Mohamad Suleman Hidayat
Menteri Perindustrian
www.dprin.go.id
Dr.H. Salim Segaf Al-Jufrie
Menteri Sosial
www.depsos.go.id
Patrialis Akbar,SH
Menteri Hukum dan HAM
www.depkehham.go.id
Dr. Mari E. Pangestu
Menteri Perdagangan
www.depdag.go.id
Drs. H. Suryadharma Ali
Menteri Agama
www.depag.go.id
Ir. H. Tifatul Sembiring
Menteri Komunikasi dan Informatika
www.depkominfo.go.id
Ir. H. Suswono, MMA
Menteri Pertanian
www.deptan.go.id
Ir. Jero Wacik SE
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
www.budpar.go.id
Hendarman Supandji, SH
Jaksa Agung
www.kejaksaan.go.id
Zulkifli Hasan, SE, MM
Menteri Kehutanan
www.dephut.go.id
Prof.Dr.Ir. H. Gusti Muhammad Hatta
Menteri Negara Lingkungan Hidup
www.menlh.go.id
Agus D.W. Martowardojo
Menteri Keuangan
www.depkeu.go.id
Dr.Darwin Zahedy Saleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
www.esdm.go.id
Linda Amalia Sari, Sip
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
www.menegpp.go.id
Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih
Menteri Kesehatan
www.depkes.go.id
Dr. Ir.Fadel Muhammad
Menteri Kelautan dan Perikanan
www.dkp.go.id
EE Mangindaan, Sip
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
www.menpan.go.id
Ir. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
www.kemenegpdt.go.id
Drs H. A. Muhaimin Iskandar, MSi
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
www.nakertrans.go.id
Suharso Manoarfa,MA
Menteri Negara Perumahan Rakyat
www.kemenpera.go.id
Dr. Syariefuddin Hasan
Menteri Negara Koperasi dan UKM
www.depkop.go.id
Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE
Menteri Pekerjaan Umum
www.pu.go.id
Dr. Andi Alfian Mallarangeng
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Dr. Ir. Musfata Abubakar
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
www.bumn-ri.com
Prof. Dr. Armida Alisjahbana
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
www.bappenas.go.id
Drs.H. Suharna Surapranata, MT
Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT
www.ristek.go.id
Langganan:
Postingan (Atom)